HARI kelabu bagi Persija Jakarta. Duel lawan Persita Tangerang yang semestinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (28/7) lalu, akhirnya dibatalkan. Hingga pukul 10.00 WIB hari itu, izin dari aparat keamanan belum juga turun.
Dalam kurun waktu hanya sepekan, ini untuk kedua kalinya tim asal Jakarta mengalami kesulitan menggelar pertandingan di ajang ISL 2008/2009. Sebelumnya, Persitara Jakarta Utara juga hampir gagal menjamu Persela Lamongan di Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Minggu (20/7) lalu. Hanya karena kenekatan Manajer Harry Ruswanto laga tersebut akhirnya bisa digelar. Meskipun kemudian berbuntut “pengusiran” Persitara dari Soreang ke Solo.
Bedanya, dalam kasus Persitara, kegagalan itu terjadi karena ketidaksiapan “Si Pitung” menanggung ongkos sewa stadion dan penerangannya. Dalam kasus Persija, aparat keamanan beralasan laga tersebut rawan bentrokan massa yang bisa mengganggu ketenteraman umum.
Ironisnya, izin serupa justru pernah diberikan pihak berwajib kepada PSMS Medan yang “numpang” jadi tuan rumah di SUGBK. Bahkan PSMS sudah menggelar dua pertandingan –yang sayangnya sepi penonton— tanpa kesulitan.
Apapun alasannya, penolakan terhadap Persija merupakan isyarat yang perlu disikapi secara arif oleh semua kalangan. Tak hanya oleh pengelola Persija tapi juga barisan suporternya yang tergabung dalam Jakmania serta Badan Liga Sepak Bola Indonesia (BLI) selaku operator ISL 2008/2009.
Pengurus Persija sudah bersikap bijak dengan menerima kenyataan itu dan fokus mengurus izin untuk duel berikutnya lawan Persijap Jepara, Jumat (1/8). Namun sekadar pasrah menerima kenyataan tentu tak memecahkan persoalan. Harus dicari solusinya agar penolakan semacam ini tak terjadi lagi pada masa mendatang.
Padahal, konon, Persija sudah mengantongi semua persyaratan untuk menggelar laga kandang di SUGBK. Tak hanya ongkos sewanya, tapi juga katebelece dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault yang mengizinkan Bambang Pamungkas dan kawan-kawan bermain di Senayan.
Jika dukungan dari pejabat sekelas Menegpora pun tak cukup untuk menerbitkan izin pertandingan, lalu apa jadinya kompetisi ISL 2008/2009? Penundaan demi penundaan yang dialami Persija –dan mungkin tim-tim lain, kelak— akan membuat BLI kelimpungan menyusun ulang jadwal pertandingan. Belum lagi benturan dengan agenda politik semacam Pilkada dan akhirnya Pemilu (legislatif) 2009, 9 April mendatang.
Bagi saya, ini bukan lagi persoalan diakui atau tidak diakuinya eksistensi Persija di Ibukota. Dengan perspektif yang lebih luas, penolakan ini harus dibaca pula sebagai isyarat ketidaknyamanan atau ketidakpuasan Pemerintah –dalam hal ini Polri selaku aparatur keamanan— terhadap penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Tanah Air.
Di mata pihak kepolisian, ISL 2008/2009 yang mengusung semangat profesionalisme itu dianggap belum beranjak dari paradigma lama. Masih rawan tawuran, rawan bentrokan antarsuporter, dan berpotensi mengganggu ketenteraman umum.
Saya kira, tidak adil jika Persija atau tim manapun yang mengalaminya dibiarkan sendirian menghadapi persoalan ini. Sudah sepantasnya BLI juga ikut turun tangan membantu meyakinkan pihak berwajib. Lebih dari itu, BLI juga harus bisa membangun saling pengertian baru di kalangan semua peserta ISL agar masing-masing tim lebih mampu mengendalikan suporternya.
Jangan anggap enteng penolakan terhadap Persija ini sebagai permasalahan internal yang harus diselesaikan sendiri oleh “Tim Macan Kemayoran”. Tanpa penanganan yang memadai, penolakan serupa kelak bisa dialami juga oleh tim-tim lain di daerahnya masing-masing. Secara hukum, toh presedennya sudah ada dalam kasus Persija. Dan jika itu terus terjadi, tak mustahil ISL bisa kolaps di tengah jalan. *
Dalam kurun waktu hanya sepekan, ini untuk kedua kalinya tim asal Jakarta mengalami kesulitan menggelar pertandingan di ajang ISL 2008/2009. Sebelumnya, Persitara Jakarta Utara juga hampir gagal menjamu Persela Lamongan di Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Minggu (20/7) lalu. Hanya karena kenekatan Manajer Harry Ruswanto laga tersebut akhirnya bisa digelar. Meskipun kemudian berbuntut “pengusiran” Persitara dari Soreang ke Solo.
Bedanya, dalam kasus Persitara, kegagalan itu terjadi karena ketidaksiapan “Si Pitung” menanggung ongkos sewa stadion dan penerangannya. Dalam kasus Persija, aparat keamanan beralasan laga tersebut rawan bentrokan massa yang bisa mengganggu ketenteraman umum.
Ironisnya, izin serupa justru pernah diberikan pihak berwajib kepada PSMS Medan yang “numpang” jadi tuan rumah di SUGBK. Bahkan PSMS sudah menggelar dua pertandingan –yang sayangnya sepi penonton— tanpa kesulitan.
Apapun alasannya, penolakan terhadap Persija merupakan isyarat yang perlu disikapi secara arif oleh semua kalangan. Tak hanya oleh pengelola Persija tapi juga barisan suporternya yang tergabung dalam Jakmania serta Badan Liga Sepak Bola Indonesia (BLI) selaku operator ISL 2008/2009.
Pengurus Persija sudah bersikap bijak dengan menerima kenyataan itu dan fokus mengurus izin untuk duel berikutnya lawan Persijap Jepara, Jumat (1/8). Namun sekadar pasrah menerima kenyataan tentu tak memecahkan persoalan. Harus dicari solusinya agar penolakan semacam ini tak terjadi lagi pada masa mendatang.
Padahal, konon, Persija sudah mengantongi semua persyaratan untuk menggelar laga kandang di SUGBK. Tak hanya ongkos sewanya, tapi juga katebelece dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault yang mengizinkan Bambang Pamungkas dan kawan-kawan bermain di Senayan.
Jika dukungan dari pejabat sekelas Menegpora pun tak cukup untuk menerbitkan izin pertandingan, lalu apa jadinya kompetisi ISL 2008/2009? Penundaan demi penundaan yang dialami Persija –dan mungkin tim-tim lain, kelak— akan membuat BLI kelimpungan menyusun ulang jadwal pertandingan. Belum lagi benturan dengan agenda politik semacam Pilkada dan akhirnya Pemilu (legislatif) 2009, 9 April mendatang.
Bagi saya, ini bukan lagi persoalan diakui atau tidak diakuinya eksistensi Persija di Ibukota. Dengan perspektif yang lebih luas, penolakan ini harus dibaca pula sebagai isyarat ketidaknyamanan atau ketidakpuasan Pemerintah –dalam hal ini Polri selaku aparatur keamanan— terhadap penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Tanah Air.
Di mata pihak kepolisian, ISL 2008/2009 yang mengusung semangat profesionalisme itu dianggap belum beranjak dari paradigma lama. Masih rawan tawuran, rawan bentrokan antarsuporter, dan berpotensi mengganggu ketenteraman umum.
Saya kira, tidak adil jika Persija atau tim manapun yang mengalaminya dibiarkan sendirian menghadapi persoalan ini. Sudah sepantasnya BLI juga ikut turun tangan membantu meyakinkan pihak berwajib. Lebih dari itu, BLI juga harus bisa membangun saling pengertian baru di kalangan semua peserta ISL agar masing-masing tim lebih mampu mengendalikan suporternya.
Jangan anggap enteng penolakan terhadap Persija ini sebagai permasalahan internal yang harus diselesaikan sendiri oleh “Tim Macan Kemayoran”. Tanpa penanganan yang memadai, penolakan serupa kelak bisa dialami juga oleh tim-tim lain di daerahnya masing-masing. Secara hukum, toh presedennya sudah ada dalam kasus Persija. Dan jika itu terus terjadi, tak mustahil ISL bisa kolaps di tengah jalan. *
2 komentar:
bung kus, selasa lalu saya, tb adhi, dan kst bertemu di senayan. kami membicarakan banyak hal, termasuk blog yang anda punya. nah, dari sini, saya mengajak dua teman tadi untuk juga membuka blog, agar kita bisa berkomunikasi, berbagi pengalaman, boleh juga diisi dengan curhat - tuk menghabiskan malam di kantor masing-masing.
bung kus, blog anda, oke juga dan, saya selalu merasa harus banyak belajar ...
salam,
yon moeis
www.yonmoeis.wordpress.com
Seperti yang dikatakan rekan saya, Yon Moeis, wartawan Koran Tempo dan TB Adhi dari PSSI-Fotball.com, yang merupakan senior saya yang masih sering jalan bareng, betul bahwa kita pernah mendiskusikan apa yang dikatakan YM. Sudah cukup lama YM mengajak saya untuk membuat blog, tapi baru sempat membuatnya sekarang (makin termotivasi setelah Pak Kus bikin, hehehe.... Semoga, ke depan, wadah ini akan memberikan manfaat banyak untuk kita semua.
Sukses untuk Anda, Pak Kus!
Salam
kesit b handoyo
Posting Komentar